Kejagung Kawal Proyek Sapi Perah Terintegrasi Bone, Pastikan Pembangunan Sesuai Rencana
Singosari, 20 Oktober 2026 — Kementerian Pertanian bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia memperkuat pengawalan Program Pengembangan Sapi Perah Terintegrasi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, agar pembangunan berjalan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan. Pengawalan dilakukan melalui entry meeting dan koordinasi Pengamanan Pembangunan Strategis Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (PPS Jam Intel) yang berlangsung secara hybrid dari BBIB Singosari, Selasa (20/10/2026).
Direktur Kesehatan Hewan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D., mengatakan pengembangan sapi perah terintegrasi tidak terlepas dari upaya pemerintah memperkuat pemenuhan protein hewani nasional yang bersumber dari daging dan susu.
“Pengembangan sapi perah terintegrasi tidak lepas dari visi dan misi pemenuhan protein hewani nasional yang bersumber dari daging dan susu. Program ini didorong untuk memperkuat pemenuhan kebutuhan di daerah-daerah di luar Jawa. Pendampingan dan pengawalan dari Kejaksaan sangat kami harapkan,” ujar Hendra. Ia menambahkan, BBIB Singosari mendapat tugas dalam program tersebut untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
Program di Bone sangat strategis karena didesain sebagai pilot project pengembangan peternakan sapi perah terintegrasi di luar Pulau Jawa. Kawasan tersebut direncanakan memiliki kapasitas hingga 600 ekor sapi perah serta dilengkapi sarana pengolahan pakan dan fasilitas pengolahan susu. Pengembangannya diarahkan untuk membangun rantai produksi yang lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Kasubdit IV.B pada Direktorat IV Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Alamsyah, S.H., M.H., mengatakan pengawalan dilakukan untuk mengidentifikasi dan memitigasi berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang berpotensi muncul selama pelaksanaan program.
“Hari ini merupakan bentuk pengawalan untuk menanggulangi AGHT. Kita harus mengidentifikasi berbagai potensi yang mungkin muncul. Harapan kita bersama, program berjalan sesuai yang diharapkan. Pengawalan akan dilakukan secara berkelanjutan, dengan pelaporan secara berkala dan berjenjang,” kata Alamsyah.
Sebagai bagian dari penguatan komitmen tata kelola, kegiatan tersebut juga diisi dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh pihak-pihak terkait. Langkah ini menjadi bentuk komitmen bersama agar seluruh proses pembangunan dilaksanakan secara bersih, akuntabel, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penandatanganan Pakta Integritas juga menegaskan bahwa pengawalan tidak hanya berfokus pada kelancaran pelaksanaan proyek, tetapi juga pada pencegahan penyimpangan sejak awal.
Kepala BBIB Singosari, Dr. drh. Akbar, M.P., menegaskan pengawalan lintas lembaga penting untuk memastikan pembangunan yang dibiayai negara benar-benar menghasilkan fasilitas yang sesuai kebutuhan teknis dan dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Pengawalan ini sangat kami harapkan agar program berhasil, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Program ini juga dikawal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Kejaksaan Negeri Bone, dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Semoga seluruh proses berjalan dengan baik sesuai harapan kita bersama,” ujar Akbar.
Pengawalan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari Ditjen PKH, Inspektorat Kementerian Pertanian, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Negeri Bone, Polbangtan Gowa, hingga penyedia jasa konstruksi, konsultan pengawas, dan konsultan perencana. Keterlibatan berbagai pihak sejak tahap pembangunan diharapkan dapat mendeteksi risiko lebih dini dan menjaga kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan konstruksi, serta fungsi fasilitas ketika mulai dioperasikan.
Bagi masyarakat, keberhasilan program ini bukan sekadar menghadirkan bangunan dan kandang baru. Peternakan sapi perah terintegrasi di Bone diharapkan menjadi sumber produksi susu baru di luar Jawa, memperluas ketersediaan pangan bergizi, sekaligus mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi melalui penyediaan pakan, pemeliharaan ternak, pengolahan susu, tenaga kerja, dan usaha pendukung lainnya.
Dengan pengawalan yang dilakukan sejak proses pembangunan dan diperkuat melalui Pakta Integritas, investasi pemerintah diharapkan dapat menghasilkan fasilitas yang benar-benar berfungsi, berkelanjutan, dan memberikan manfaat langsung. Jika model Bone berhasil, pengalaman tersebut juga dapat menjadi pembelajaran bagi pengembangan sentra sapi perah baru di wilayah lain, sekaligus memperkuat produksi susu dalam negeri dan akses masyarakat terhadap sumber protein hewani. (*)
